Semua ini Salah Cellica ??

Oleh : Robin S Berlin

Bila melihat masa kepemimpinan Bupati Cellica Nurchadiana, memang tidak sedikit yang mencela, menghina hingga mendoakan agar Cellica cepat2 lengser. Kok bisa yah..??

Lihat saja, masalah jalan, kemiskinan, pendidikan, banjir, hingga masalah kesehatan dan tata kelolah kota pun semua bermuara di Karawang 1(bupati cellica).

Kesemrawutan itu semua seakan2 di salahkan atau dititik beratkan pada seorang Cellica yg notabenenya pemegang kebijakan di Karawang.

Mungkin itu benar dan tidak bisa dipungkiri, tapi apakah kita semua tau, dibalik kepemimpinan seorang Cellica/bupati, masih banyak pihak2 lain yg juga harus bertanggungjawab atas semua kesemrawutan yg ada (DPRD, Wabup, Sekda, Kadis/Kaban, Muspida, dll).

Masalah tata kelolah wilayah misalnya, bukan kah Karawang masuk dalam kategori daerah penyangga ibu kota. Dimana dalam aturan disebutkan daerah penyangga ibu kota itu hanya memiliki kebijakan 30 persen saja (kalau tidak salah), selebihnya kebijakan di pegang sama pemerintah pusat dan juga provinsi.

Contoh, kawasan industri, apa itu keinginan Karawang. Bukan, itu adalah keinginan dari pemerintah pusat. Lalu daerah tinggal mengikuti dan memfasilitasi itu semua. Sehingga kepentingan2 pusat yg bermain.

Masalah pendidikan yg ramai saat ini, PPDB online tingkat SMA/SMK itu dipegang sama provinsi dan keterkaitan sama rombongan belajar (rombel) sekolah itu jg bukan Karawang yg menentukan. Lalu bagaimana dengan PPDB online SD-SMP, itu benar masih dipegang sama wilayah masing2, tapi bukankah itu juga sudah ada yg menangani, buat apa ada komite sekolah (perwakilan orang tua murid), jajaran staf sekolah, UPTD hingga dinas. Massa iya dari ribuan orang tersebut masih tidak bisa mengurusi masalah PPDB online. (Berarti ada yg salah). 

Mungkin disinilah peran seorang Cellica untuk membereskan itu semua,..(seharusnya cukup perintahkan kepala dinas, kalau tidak sanggup/beres juga, berarti ada yg salah di kepala dinas atau jajarannya, yah tinggal mutasi/pecat 'mungkin'). Kalau tidak beres jg berarti Cellica yg salah, mungkin ini jg yg menjadi dasar tudingan ke Cellica (tapi kata cellica: 'jangan pernah kita menuduh/menyalahkan seseorang kalau tidak ada bukti, itu namanya fitnah').

Masalah jalan2 yg rusak,..itu kan pelan2 sudah mulai di perbaiki, lagian juga kemampuan APBD Karawang itu terbatas, atau tidak bisa membenahi semua jalan di seluruh Karawang yg bila di itung secara keseluruhan mencapai kurang lebih 500 km atau sama panjangnya jalan dari Karawang hingga Surabaya. Sehingga pemkab hanya bisa membangun secara prioritas saja.

Masalah pengangguran, tidak bisa sepenuhnya di salahkan jg ke Cellica. Karena pengangguran itu sudah ada di jaman sebelum Cellica (itupun blm ada solusi kongkrit sebelumnya). Bahkan Jabar (Jawa Barat) pun tercatat sebagai daerah terbesar jumlah penganggurannya di Indonesia. 

Lalu apa yg sudah dilakukan Cellica untuk mengatasi pengangguran, salah satunya kebijakan jaman bupati Ade Swara dengan adanya Perda tentang 60 persen tenaga kerja wajib putera daerah yg saat ini sedang digenjot terus sama kadisnaker. Termaksud masalah transmigrasi dan TKI itu salah satu solusi jg dalam mengurangi pengangguran.

Dan yg terpenting masalah tenaga kerja itu, harus disadari betul oleh semua pihak, pengangguran itu bukan berarti orang yg tidak bekerja di pabrik2. Dengan dagang, wirausaha, bertani, dll yg bisa menghasilkan uang itu bisa di bilang kerja (bukan kategori pengangguran). 

Kalau saja masyarakatnya bisa merubah mindsetnya untuk bisa berpenghasilan tanpa harus bekerja di pabrik2, sudah pasti masalah pengangguran akan berkurang dengan sendirinya. Masalah biaya/modal, bukankah banyak program2 pemerintah yg memberikan modal usaha bagi masyarakat yg ingin berwirausaha (pemda, bank, yayasan, swasta). Tp nyatanya justru malah banyak disalah gunakan oleh oknum2.

Kembali lagi, dalam permasalahan di suatu daerah itu, bukan semata2 salah di pucuk pimpinan (bupati), lalu apa kerjanya Wabup, Sekda hingga kepala dinas. Lalu apa fungsinya juga DPRD ataupun Muspida lainnya. Kalau semuanya itu di bebankan dan disalahkan sepenuhnya kepada seorang Bupati. Berarti bisa disimpulkan kalau bupati ini hanya sendirian.

DPRD, selaku kontroling dan bugeting, sudah pasti dapat disalahkan juga bila ada ketidak beresan eksekutif dalam menjalankan amanah rakyat, namanya jg wakil rakyat, seharusnya lebih paham dalam menyelesaikan permasalahan2 yg ada di rakyatnya. Bukan hanya sibuk mikirin bagaimana periode selanjutnya bisa terpilih lagi, atau sibuk mempersiapkan pilkada2 selanjutnya.

Lalu bagaimana dengan MUSPIDA (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Kodim). Memang masing2 sudah memilik peranan, tugas dan fungsi sesuai aturannya masing2. Lalu disinilah peran mereka bila dalam suatu daerah ada permasalahan, disitu jelas ada sebab akibat, disitulah peran mereka dalam membantu daerah masing2, yakni dengan membenahi sistem ataupun memberantas oknum2 yg sudah membuat permasalahan sebab akibat.

Perlu diingat lagi, karawang dengan jumlah penduduk yg mencapai hampir 3 juta jiwa, sudah pasti tidak bisa ditangani sendiri oleh seorang bupati (cellica). Sudah pasti peran2 individu (tokoh masyarakat), golongan (LSM/Ormas), institusi (DPRD, Muspida) menjadi jawaban dalam membangun bersama dan turut serta membantu pemkab (bupati) dalam menyelesaikan permasalah, bukan malah menambah permasalahan. Jadi buang ego politik, golongan dll. Kalau memang bupati tidak jg bisa menyelesaikannya,..yahh tinggal nanti jangan dipilih lagi pada episode berikutnya..selesai.!!!